BHP Surabaya Siap Jadi Garda Terdepan Pelayanan Hukum Keperdataan Melalui Transformasi Layanan

Metro24, SURABAYA – Balai Harta Peninggalan (BHP) Surabaya menegaskan komitmen untuk menjadi garda terdepan layanan hukum keperdataan. Salah satunya melalui transformasi layanan penataan dan digitalisasi arsip.

Hal itu terelaborasi dalam kunjungan Sekretaris Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Hantor Situmorang ke BHP Surabaya sebagai agenda Penguatan Tugas dan Fungsi BHP, Jumat (13/6). Dia diampingi Kadiv Pelayanan Hukum Kanwil Kemenkum Jatim, Raden Fadjar Wijanarko.

Dalam kesempatannya, Hantor memaparkan tiga poin utama Ditjen AHU dalam upaya optimalisasi peran dan funggsi BHP, yaitu Percepatan Pengembangan Zona Integritas menuju WBK/WBBM pada BHP, Penguatan Kelembagaan BHP dan Transformasi Digital Layanan BHP.

Tak hanya itu, Hantor menilai kerja sama lintas instansi akan terus didorong melalui penyusunan MoU, sosialisasi publik, dan pemanfaatan teknologi informasi

“Menteri Hukum berpesan agar layanan di Kemenkum tidak hanya berbasis digital, namun juga terintegrasi dengan seluruh layanan yang ada”, terang Hantor.

Layanan BHP berbasis digital tengah dalam penyusunan sepanjang tahun 2025, layanan tersebut di antaranya pembuatan Surat Keterangan Hak Waris (SKHW) online, Pendaftaran Wasiat Terdafar, Perwalian, Pengampuan, Kepailitan, Afwezigheid dan Onbeheerde Nalatenschap.

Hantor menginstruksikan kepada jajaran BHP seluruh Indonesia agar mendukung transformasi digital bersama Ditjen AHU.

“Saya ingin semuanya selesai di akhir tahun 2025 ini”, tegas Hantor.

Sejalan dengan instruksi Menteri Hukum, Supratman Andy Agtas, Hantor menginginkan Layanan BHP terintegrasi lewat AHU Link, platform digital terpadu milik Ditjen AHU yang menjadi tulang punggung peningkatan kualitas pelayanan publik.

AHU Link mengintegrasikan customer service, contact center, unit teknis, dan teknologi informasi dalam satu sistem yang saling terhubung.

Selepas memberikan penguatan, Hantor juga secara langsung meninjau ruang penyimpanan arsip di BHP Surabaya.

Peninjauan ini menjadi bagian dari perhatian Ditjen AHU terhadap pentingnya penataan arsip yang rapi, aman, dan akuntabel. Ia menilai bahwa arsip tidak hanya tumpukan berkas melainkan cermin administrasi dokumen pemerintah yang terstruktur.

Selain arsip BHP Surabaya, terdapat arsip layanan AHU yang juga ikut tersimpan dalam gedung arsip BHP Surabaya. Sebelumnya,

Ditjen AHU bersama BHP Surabaya telah melakukan penataan terhadap 7.445 box arsip layanan Ditjen AHU dengan lebih dari 3 juta klasifikasi arsip.

“BHP Surabaya cukup strategis dalam membantu penataan arsip, saya harap setelah dilakukan penataan secara fisik, arsip disini dapat dilakukan penataan secara digital”, tutup Hantor.
(Redho)