HUBUNGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIDOARJO MEMANAS, TOKOH PEMUDA SIDOARJO ANGKAT BICARA “Sudahi Ego, Urusi Rakyat!”

Metro24,SIDOARJO – Belum genap satu tahun memimpin Kabupaten Sidoarjo, hubungan antara Subandi Bupati Sidoarjo dengan Mimik Idayana Wakilnya kembali jadi sorotan. Dinamika keduanya kerap mencuat ke publik, bahkan memicu spekulasi soal keretakan di tubuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

 

Terbaru, bahkan Mimik hendak melaporkan Subandi ke Kemendagri. Laporan ini buntut mutasi aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai Mimik tak sesuai aturan.

 

Kabar tersebut menjadi sorotan salah satunya oleh Tokoh Pemuda Sidoarjo yang juga sebagai Ketua Harian YALPK GROUP, dan juga Founder Lembaga Bantuan Hukum Subang Larang, Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA.

 

Bramada menjelaskan ada beberapa permasalahan yang selama ini bergulir di pemerintahan Kabupaten Sidoarjo misalnya ;

 

Konflik Kepemimpinan yang Merusak Sistem

 

Ketegangan antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo bukan lagi isu baru. Friksi yang terjadi sejak awal masa jabatan perlahan-lahan tumbuh menjadi konflik terbuka yang mempengauhi kinerja pemerinthan. Beberapa kebijakan strategis dilaporkan diambil sepihak, tanpa koordinasi antara pemimpin daerah. Keputusan penting seperti rotasi pejabar, program prioritas, hingga pengelolaan anggaran kerap menjadi polemik internal, menunjukkan adanya tarik-menarik kekuasaan yang tidak sehat.

 

Konflik interpersonal ini menciprakan atmoser birokrasi yang tidak kondusif. ASN terjebak dalam kebingungan arah komando, bahkan tak jarang menjadi korban politik praktis antarpimpinan. Ketegangan yang terus berlangsung tak pelak mempengaruhi kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.

 

Transparasi Kebijakan: Korban Pertama

 

Salah satu prinsip utama dalam good governance adalah transparansi, yang mensyararatkan proses pengambilan kebijakan dilakukan secara terbuka, dapat diawasi, dan melibatkan publik. Namun dalam situasi kepemimpinan yang tidak kompak, prinsip ini nyaris hilang.

 

Di Sidoarjo, muncul banyak laporan tentang banyak kebijakan yang tidak di sosialisasikan dengan baik, tidak didiskusikan secara terbuka, bahkan tidak tercantum dalam dokumen perencanaan yang dapat di akses publik. Ketidakjelasan peran antar Bupati dan Wakil Bupati membuat proses kebijakan atau malah berjalan tanpa kejelasan legal formal.

 

Kondisi ini juga membuat partisipasi masyarakat dan pengawasan publik menjadi lemah. Warga media, maupun lembaga pengawas kesulitan memantau proses pengambilan keputusan yang seharusnya terbuka. Alhasil, kebijakan menjadi tidak efektif, dan potensi penyalahgunaan wewenang pun meningkat.

 

Akuntabilitas Tergerus, Kepercayaan Publik Menurun

 

Tak hanya transparansi yang terganggu, akuntabilitas pemerintahan pun ikut melemah. Ketika pemimpin saling tidak percaya dan bekerja tanpa sinergi, sulut bagi publik untuk menuntut pertanggungjawaban yang jelas. Situasi ini diperparah dengan absennya mekanisme penyelesaian konflik yang memadai di tingkat lokal.

 

Kepercayaan publik terhadap pemerintah daerh menurun. Persepsi warga terhadap pimpinannya berubah, dari pemimpin yang seharusnya melayani menjadi sosok yang saling bertikai demi kepentingan politik.

 

Butuh Solusi Struktural

 

Permasalahan ini bukan sekedar konflik personal. Ia mencerminkan kelemahan sistem politik lokal, di mana pasangan kepala daerah dipilih dalam satu paket politik, meski belum tentu memiliki kesamaan visi dan etos kerja.

 

Dipelukan intervensi stuktural, DPRD perlu memainkan peran lebih aktif dalam mediasi dan pengawasan. Kementrian Dalam Negeri pun sebagiannya tidak tinggal diam melihat ketidakefektifan pemerintahan daerah. Selain itu, patisipasi masyarakat dan media dalam mendorong transparansi perlu terus di perkuat.

 

Kesimpulan

 

Konflik antara Bupati dan Wakil Bupati Sidoarjo menunjukkan bagaimana hubungan personal yang buruk dapat melumpuhkan tata kelola pemerintahan. Di tengah tuntutan publik akan pemeintahan yang bersih dan responsif, konflik internal seperti ini harus diselesaikan segera. Pemerintah bukan panggung dalam politik, melainkan alat untuk melayani rakyat. Jika pemimpinnya tak akur dan tak jelas arah kerjanya, maka nasib masyarakat-lah yang menjadi korban.

(Redho)