News

DPP FABEM SILATURAHMI KE MENKO MENKUMHAM IMIPAS PROF YUSRIL, SUARAKAN PEMBEBASAN TAHANAN POLITIK

Metro24, kuantan singingi – Jakarta, 22 Oktober 2025 — Dewan Pimpinan Pusat Forum Alumni Badan Eksekutif Mahasiswa (DPP FABEM) melakukan silaturahmi kebangsaan ke Menko Menkumham IMIPAS, dalam rangka menyuarakan pentingnya pembebasan tahanan politik dan narapidana politik di Indonesia.

 

Pertemuan ini menjadi momentum untuk memperkuat semangat demokrasi, keadilan, dan kepastian hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

 

Dalam dialog tersebut, DPP FABEM menegaskan bahwa hukum harus menjadi alat keadilan, bukan alat politik kekuasaan. FABEM mendorong agar penegakan hukum di Indonesia benar-benar berpihak pada nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan universal.

 

Selain itu, DPP FABEM juga mendorong pemberian Abolisi, Amnesti, dan Rehabilitasi bagi para tahanan politik dan narapidana politik, sebagai langkah menuju rekonsiliasi nasional untuk menghapus dendam politik masa lalu dan memperkokoh persatuan bangsa dalam menghadapi tantangan geopolitik global.

 

> “Sudah saatnya bangsa ini bersatu, saling menggenggam tangan, dan menatap masa depan bersama demi Indonesia yang adil dan bermartabat,” ujar Zainuddin Arsyad, Ketua Umum DPP FABEM.

 

 

 

Dalam kesempatan itu, Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, selaku Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, menyambut baik aspirasi yang disampaikan oleh DPP FABEM dan berkomitmen menindaklanjuti hasil pertemuan tersebut kepada Presiden Republik Indonesia.

 

Selain isu rekonsiliasi, DPP FABEM menegaskan komitmennya untuk terus menyemarakkan gerakan nasional perang melawan korupsi, sebagai upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

 

Sikap FABEM Menjelang Hari HAM Dunia 2025

 

DPP FABEM juga menyampaikan bahwa peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia pada 10 Desember 2025 harus menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia bukanlah negara pelanggar HAM.

FABEM menilai langkah nyata untuk membuktikan hal tersebut adalah dengan membebaskan para tahanan politik dan narapidana politik serta memberikan mereka hak Abolisi, Amnesti, dan Rehabilitasi sebagai bukti komitmen negara terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan global.

 

Adapun jajaran pimpinan DPP FABEM yang hadir dalam silaturahmi tersebut antara lain:

 

1. Hatta Taliwang – Pembina

 

 

2. Dr. Aminuddin – Dewan Tinggi

 

 

3. Zainuddin Arsyad – Ketua Umum

 

 

4. Combyan Lombongbitung – Ketua FABEM Sulawesi Utara

 

 

5. Sena Indra Jaelani – Perwakilan BEM Pesantren yang akan dikukuhkan

 

 

 

Pertemuan ini diharapkan menjadi langkah awal menuju iklim politik yang lebih adil, sehat, dan rekonsiliatif, serta memperkuat semangat kebangsaan dalam menghadapi dinamika politik dan ekonomi global.

This post was published on 22/10/2025 3:11 pm

Admin Metro24

Recent Posts

Kapolres Gresik Ungkap Lima Kasus Kejahatan, Korban Bersyukur Motor dan Barang Berharga Kembali

Metro24, GRESIK - Kepolisian Resor (Polres) Gresik kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dipimpin langsung Kapolres Gresik…

8 jam ago

LPKAN Jatim: Stok Qurban 2026 Surplus, Tapi Kesiapan SKKH dan Dampak Rupiah Melemah Jadi Kunci Lindungi Petani

Metro24, SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Provinsi Jawa Timur (LPKAN Jatim) mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam…

13 jam ago

LPKAN Jatim: 24.365 Hewan Qurban Ditolak 2025, Pengawasan 2026 Harus Lebih Ketat*

Metro24, SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 24.365 ekor hewan qurban ditolak masuk pasar…

14 jam ago

Masjid Nusantara dan Rumah Zakat Gelar Seminar Strategi Kemandirian Lembaga Umat

Metro24, YOGYAKARTA — Seminar bertajuk “Roadmap 5 Tahun Menuju Lembaga Mandiri Operasional” sukses digelar pada Sabtu pagi, 16 Mei 2026,…

2 hari ago

LPKAN Indonesia Soroti Risiko Fiskal, Tata Kelola MBG, dan Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Hak Dasar Rakyat

Metro24, SURABAYA, 17 Mei 2026* Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) menilai situasi fiskal nasional 2026 memasuki fase yang…

2 hari ago

Muncul ke Publik, Aipda Slamet Hutoyo Akui Lakukan Penganiayaan, Kuasa Hukum Desak Polrestabes Surabaya Gelar Perkara

Metro24, SURABAYA - Nama anggota jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Aipda Slamet Hutoyo menjadi populer dalam sepekan terakhir ini.…

2 hari ago