Tokoh Publik Asal Madura Berbagi Rezeki, Masyarakat Ucapkan Terima Kaaih

Metro24, Jakarta – Aktivitas pemberian kontribusi bulanan oleh seorang tokoh publik asal Madura di kawasan Buaran, Jakarta Timur telah di apresiasi  masyarakat, pasalnya Kegiatan berlangsung rutin setiap hari Kamis di akhir bulan tersebut.

Hal ini kerap di lakukan dengan pembagian uang tunai kepada ribuan warga dan pengurus ormas, kemudian berdasarkan pantauan awak media bagi penerima adalah masyarakat yang membutuhkan.

kemudian, ratusan wargapun hadir antosias hingga ribuan warga tampak berbondong-bondong mendatangi kediaman tokoh publik berinisial H, untuk menerima bantuan yang di sebut sebagai kontribusi bulanan. Pembagian di lakukan dengan rincian:

Dewasa/lansia: Rp20.000 per orang

Remaja/anak-anak/balita: Rp10.000 per orang

Selain itu, kelompok pengurus LSM dan ormas disebut turut menerima kontribusi hingga Rp50.000 per orang. Berdasarkan perhitungan yang diperoleh dari sumber lapangan, total dana yang dikeluarkan diperkirakan mencapai sekitar Rp500 juta setiap bulan, ditambah biaya pengamanan sekitar Rp200 juta, sehingga total pengeluaran bulanan mencapai sekitar Rp750 juta.

 

Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh kerabat dekat tokoh publik tersebut yang enggan disebutkan identitasnya. Pembagian berlangsung dengan pengawalan dari sejumlah pihak keamanan, termasuk oknum aparat dan petugas sipil setempat.

Namun, suasana tanah lapang diwarnai kerumunan warga yang berdesakan hingga menyebabkan situasi tidak kondusif, bahkan di laporkan ada warga yang terjatuh.

Tokoh publik berinisial H dikenal memiliki kekayaan melimpah, antara lain berupa ratusan unit kontrakan di kawasan Buaran II, gedung sekolah, rumah mewah, SPBU, serta berbagai kendaraan mewah. Aktivitas pembagian dana dalam jumlah besar itu menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat terkait sumber dana dan tujuannya.

 

Sejumlah warga mengaku kegiatan tersebut kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas di sekitar lokasi, terutama sejak pukul 16.30 sore hingga malam hari. Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum terkait dugaan adanya unsur pidana dalam praktik pemberian kontribusi tersebut.

 

Media online akan terus melakukan penelusuran dan meminta klarifikasi dari pihak terkait guna memastikan kebenaran informasi yang beredar di lapangan.

(H.R )