Maraknya Penetapan Tersangka Terhadap Debitur Oleh Pihak Leasing Ketua Harian YALPK Angkat Bicara

Metro24,,SURABAYA -Maraknya penetapan tersangka terhadap debitur oleh pihak Leasing dengan tuduhan penggelapan terhadap Objek jaminan Fidusia (Pasal 36 UU Fidusia) dan atau Pasal 372 KUHPidana Menjadi perbincangan hangat di kalangan Masyarakat Khususnya Para PraktisiHukum.

 

Yang menjadi permasalahan Hukum

 

1. Apakah Penetapan tersangka dan Penahanan Debitur Sah menurut Hukum?

 

2. Apakah Fidusia tanpa kehadiran debitur dapat menjadi dasar pidana?

 

Bramada Pratama Putra, S.H., CPLA., Ketua Harian Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen ( YALPK GROUP )

 

Berpendapat “MK menegaskan Bahwa Sah atau Tidak nya penetapan tersangka, penahanan dan penggeledahan dapat diuji melalui Praperadilan.”

 

Penetapan Tersangka Harus berdasarkan 2 alat bukti yang Cukup. Jika dalam hal ini hanya berupa laporan kreditur tanpa adanya akta fidusia yang sah, maka penetapan tersangka tidak memenuhi syarat objektif.

 

Dasar Hukum : UU NO 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia, Pasal 5-11 “Agar Pasal 36 UU Fidusia dapat diterapkan, harus ada perjanjian fidusia yang sah dan terdaftar. jika akta fidusia dibuat tanpa kehadiran pemberi fidusia, maka perjanjian tersebut cacat hukum dan tidak dapat dijadikan dasar pemidanaan.

 

Kajian Dan Pendapat Hukum Ketua Harian Yayasan Advokasi Lembaga Perlindungan Konsumen :

 

1. Hubungan hukum antara debitur dan kreditur merupakan hubungan perdata, yaitu perjanjian pembiayaan konsumen (utang-piutang) sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata, bukan tindak pidana.

 

Persoalan pengalihan atau penguasaan kendaraan bermotor yang masih dalam masa kredit merupakan cidera janji (wanprestasi) dan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana penggelapan.

 

2. Berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri Nomor: B/2110/VIII/ 2009, ditegaskan bahwa:

 

Laporan debitur terhadap perusahaan pembiayaan terkait penarikan unit tidak boleh diproses dengan pasal pencurian/perampasan.

 

Laporan perusahaan pembiayaan terhadap debitur yang mengalihkan unit tidak boleh diproses dengan pasal penggelapan atau tindak pidana lainnya.

 

Dengan demikian, laporan dugaan penggelapan objek fidusia seharusnya tidak diproses secara pidana, melainkan diselesaikan melalui jalur perdata atau mediasi konsumen.

 

Bramada juga menambahkan

 

“Terdapat dugaan cacat formil dalam pembuatan Akta Jaminan Fidusia tanpa kehadiran langsung debitur dan hanya berdasarkan surat kuasa bermuatan klausula baku, yang bertentangan dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).”

 

Terdapat indikasi perbedaan data uang muka (down payment) antara kontrak pembiayaan dan nilai pembayaran yang sebenarnya dilakukan oleh konsumen.

 

Hal ini menunjukkan bahwa debitur adalah pihak konsumen yang beritikad baik, bukan pelaku kejahatan sebagaimana dituduhkan.

 

Bramada juga kembali mengingatkan Kepada lembaga yang bergerak di sektor keuangan Untuk selalu menghormati Hak-Hak konsumen.

 

Sedikit Edukasi:

 

– Berhati hati dalam mengajukan Kredit

 

– Pihak Pembiayaan wajib melakukan Verifikasi dan kehadiran debitur Saat akta Fidusia dibuat.

 

(Redho)