Baihaki Akbar: HUT ke-1 Kemenimipas Jadi Momentum Perkuat Transparansi dan Pembinaan WBP

Metro24, Surabaya – Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, SE., SH., menyampaikan ucapan selamat atas Hari Ulang Tahun ke-1 Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) yang diperingati pada 19 November 2025.

 

Menurutnya, satu tahun berdirinya Kemenimipas menjadi momentum penting dalam memperkuat reformasi layanan publik di bidang imigrasi dan pemasyarakatan.

 

Dalam keterangannya, Baihaki menilai kehadiran Kemenimipas telah membuka ruang pembenahan yang lebih terstruktur, terutama dalam peningkatan kualitas pelayanan, transparansi, serta pembinaan warga binaan.

 

“Momentum satu tahun ini bukan hanya penanda usia, tetapi refleksi nyata atas komitmen Kemenimipas dalam menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, humanis, profesional, dan berintegritas,” ujar Baihaki Akbar.

 

Ia menambahkan, pemisahan urusan imigrasi dan pemasyarakatan dari kementerian sebelumnya memberikan fokus baru bagi pemerintah dalam menciptakan tata kelola yang lebih efektif dan akuntabel. Baihaki juga menyoroti sejumlah terobosan Kemenimipas selama setahun terakhir, termasuk penguatan sistem pengawasan keimigrasian dan inovasi pembinaan di lapas serta rutan.

 

Menurutnya, Kemenimipas menjadi salah satu institusi yang sangat bersentuhan dengan isu kemanusiaan dan hak asasi, sehingga keberadaannya perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, termasuk dengan organisasi masyarakat sipil.

 

“Kami di Aliansi Madura Infonesia (AMI) berharap Kemenimipas terus menjadi institusi yang responsif terhadap tantangan zaman, memperluas ruang kolaborasi, serta menjaga nilai keadilan dan kemanusiaan dalam setiap kebijakan,” tambahnya.

 

Di akhir pernyataannya, Baihaki menyampaikan doa dan dukungan agar Kemenimipas semakin maju, solid, dan bermanfaat bagi masyarakat.

 

Kemenimipas sendiri resmi berdiri pada 19 November 2024 sebagai kementerian baru yang memusatkan pengelolaan keimigrasian dan pemasyarakatan, menggantikan struktur sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Hukum dan HAM.

(Redho)