LSM Trinusa Kawal Aspirasi PJL KA ke DPRD Pasuruan, Soroti Gaji Minim dan Ketiadaan THR

Metro24, PASURUAN –(11/2/2026) Kondisi memprihatinkan yang dialami para Petugas Jalur Lintasan (PJL) Kereta Api di Kabupaten Pasuruan mendapat perhatian serius dari LSM Trinusa DPC Pasuruan Raya.

 

Melalui perwakilannya, Erik, lembaga tersebut secara resmi mengawal aspirasi para pekerja ke Komisi III DPRD Kabupaten Pasuruan, menyoroti persoalan minimnya upah dan tidak diterimanya Tunjangan Hari Raya (THR).

 

 

Dalam audiensi tersebut, Erik mengungkapkan bahwa para PJL hanya menerima upah sebesar Rp1,6 juta per bulan.

 

 

Padahal, mereka memegang kartu identitas (ID Card) dari Kementerian Perhubungan melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Pasuruan dan berstatus sebagai Tenaga Harian Lepas (THL) yang dikelola melalui perusahaan outsourcing.

 

 

Erik menilai kondisi tersebut tidak sejalan dengan ketentuan dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa pekerja dengan masa kerja 12 bulan atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah, yang wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya.

 

 

“Para pekerja PJL menyampaikan bahwa tahun ini mereka tidak mendapatkan THR.

Ini tentu sangat memprihatinkan dan bertentangan dengan aturan yang berlaku,” tegas Erik di hadapan anggota Komisi III DPRD.

 

 

Ia menambahkan, tanggung jawab PJL sangat besar karena menyangkut keselamatan perjalanan kereta api dan pengguna jalan.

 

 

Dengan beban kerja dan risiko yang tinggi, menurutnya sudah seharusnya para pekerja mendapatkan upah layak dan hak normatif yang terpenuhi.

 

 

“Kami berharap Dinas Perhubungan Kabupaten Pasuruan bisa lebih memanusiakan para pekerja PJL. Jangan sampai ada praktik yang merugikan atau mengarah pada bentuk ketidakadilan terhadap tenaga kerja,” ujarnya.

 

 

Selain persoalan upah dan THR, LSM Trinusa juga mengungkap sejumlah fakta di lapangan berdasarkan pengakuan salah satu petugas PJL. Disebutkan, para petugas kerap menggunakan dana pribadi untuk menunjang operasional di pos perlintasan.

 

 

Beberapa di antaranya, apabila terjadi kerusakan lampu di pos jaga, para petugas harus memperbaiki secara mandiri atau patungan antar rekan kerja. Bahkan untuk kebutuhan air minum harian seperti pengadaan galon dispenser, mereka harus membeli sendiri tanpa adanya fasilitas dari instansi terkait.

 

 

Melalui audiensi tersebut, LSM Trinusa mendesak pemerintah daerah dan pihak terkait untuk segera mengevaluasi sistem kontrak kerja dengan perusahaan outsourcing, serta memastikan pemenuhan hak-hak pekerja dan penyediaan fasilitas kerja yang layak.

 

 

Menurut Erik, perbaikan kesejahteraan dan fasilitas kerja bukan hanya soal keadilan bagi pekerja, tetapi juga berkaitan langsung dengan aspek keselamatan di jalur perlintasan kereta api yang setiap hari dijaga oleh para PJL.

(Redho)