Ini Dua Skenario Pemerintah Demi Keselamatan Jemaah Umrah

Jakarta. Metro24 – Sebanyak 7.782 jemaah umrah telah kembali ke Tanah Air pada periode 28 Februari hingga 2 Maret 2026.

Namun, sebagian lainnya masih menunggu kepastian penerbangan, terutama jemaah yang menggunakan maskapai transit, di tengah dinamika keamanan kawasan Timur Tengah.

Merespons situasi tersebut, pemerintah menyiapkan dua skema mitigasi untuk memastikan pemulangan jemaah berlangsung aman dan tepat waktu.

Skema pertama berupa penambahan armada Garuda Indonesia selama periode Ramadan untuk mempercepat proses kepulangan. Skema kedua adalah penyesuaian rute dan skenario penerbangan jika eskalasi situasi meningkat.

“Kami menyiapkan sejumlah langkah mitigasi. Jika diperlukan, akan ada penambahan armada dan penyesuaian rute agar jemaah dapat kembali ke Tanah Air dengan aman dan tepat waktu,” ujar Wakil Menteri Haji dan Umrah RI, Selasa, 3 Maret 2026.

Ia menegaskan keselamatan jemaah menjadi prioritas utama pemerintah. Koordinasi terus diperkuat bersama Kementerian Luar Negeri dan pihak terkait lainnya.

“Kami memastikan negara hadir. Keselamatan jemaah adalah prioritas utama. Kami terus berkoordinasi secara intensif dengan Kementerian Luar Negeri dan seluruh pihak terkait untuk memastikan jemaah dapat kembali dengan aman,” tegasnya.

Selain skema pemulangan, pemerintah juga mengimbau calon jemaah untuk menunda keberangkatan umrah dalam waktu dekat. Hingga penutupan musim umrah pada April mendatang, lebih dari 43 ribu calon jemaah dijadwalkan berangkat pada Maret–April.

“Kami mengimbau calon jemaah umrah untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Langkah ini diambil semata-mata demi keselamatan dan perlindungan jemaah,” tambahnya.

Di tengah situasi ini, persiapan haji 2026 tetap berjalan sesuai rencana. Pemerintah mengklaim seluruh perangkat layanan telah disiapkan lebih awal dengan sejumlah skenario kehati-hatian.

“Kami mempersiapkan seluruh perangkat layanan lebih awal agar penyelenggaraan haji 2026 berjalan optimal. Namun demikian, kami tetap menyiapkan berbagai skenario mitigasi sebagai langkah kehati-hatian,” jelas Wakil Menteri.

Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan agar penyelenggaraan haji bersih dari praktik rente maupun manipulasi.

“Pesan Presiden sangat jelas, wajah Kementerian harus menjadi wajah integritas, bersih, dan transparan. Tidak boleh ada praktik yang mencederai kepercayaan umat,” tegas Wakil Menteri mengutip arahan Presiden.