Metro24 – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali memanjakan warganya lewat program Balik Rantau Gratis 2026.
Selain mudik gratis, program ini khusus ditujukan bagi pekerja sektor informal dengan domisili di Jawa Tengah.
Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah, Arief Djatmiko, mengatakan, pemberangkatan bus dilakukan pada 28 Maret 2026, sedangkan kereta api pada 27 Maret 2026.
“Pendaftaran Balik Rantau Gratis dibuka pada tanggal 12 dan 13 Maret. Tanggal 12 Maret itu pendaftaran untuk kereta api dan tanggal 13 Maret itu pembukaan pendaftaran untuk bus,” jelas Miko, sapaan akrabnya.
Masyarakat bisa mendaftar secara online melalui aplikasi Pedamateng di pedamateng.penghubung.jatengprov.go.id atau lewat aplikasi JNN (Jateng Ngopeni Nglakoni) yang bisa diunduh bebas.
Verifikasi pendaftaran berlangsung 14–16 Maret 2026, diikuti penerbitan e-tiket pada 17 Maret. Persiapan final Balik Rantau Gratis dijadwalkan pada 25–26 Maret.
Program ini menargetkan pekerja informal dengan syarat mudah.
“Harus memiliki KTP domisili Jawa Tengah, bekerja di sektor informal penempatan rendah seperti penarik ojek, asisten rumah tangga, pedagang asongan-kaki lima, buruh, supir dan lainnya, dibuktikan dengan dokumentasi yang menjelaskan pekerjaan,” terang Miko.
Setiap pendaftaran dibatasi maksimal 4 orang per keluarga dan peserta diwajibkan memiliki rekening Bank Jateng.
Untuk armada, tersedia 68 unit bus dengan total 3.400 kursi. Sementara kereta api menyediakan KA Tawang Jaya Premium dengan kapasitas 320 seat.
Titik pemberangkatan bus utama berada di Asrama Haji Donohudan Boyolali, dengan beberapa titik satelit di Terminal Tipe B Pilangsari Sragen, Terminal Tipe B Tegalgede Karanganyar, Terminal Tipe A Giriadipura Klaten, dan Terminal Tipe A Ir Soekarno Klaten.
Selain itu, pemberangkatan juga dilakukan di Terminal Tipe A Mangkang Kota Semarang, Terminal Tipe A Bulupitu Banyumas, Terminal Kebumen, Terminal Banjarnegara, dan Terminal Purbalingga. Untuk jalur mandiri, disediakan lokasi di Pendapa Blora, Kantor Dishub Magelang, dan Pendapa Kendal.
“Komitmen Pemerintah Jawa Tengah, bagaimana membantu masyarakat pengangguran rendah untuk meringankan beban mereka. Mudik itu mungkin memerlukan biaya yang cukup tinggi, sehingga pemerintah memang menyediakan itu untuk masyarakat pekerja informal seperti pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang UMKM yang ada di Jakarta,” ujarnya.
Miko menambahkan, armada bus yang dipakai dalam program Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen telah melalui pengecekan atau rampcheck untuk memastikan kelayakan operasional.
This post was published on 11/03/2026 12:29 pm
Metro24, SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Provinsi Jawa Timur (LPKAN Jatim) mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam…
Metro24, SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 24.365 ekor hewan qurban ditolak masuk pasar…
Metro24, YOGYAKARTA — Seminar bertajuk “Roadmap 5 Tahun Menuju Lembaga Mandiri Operasional” sukses digelar pada Sabtu pagi, 16 Mei 2026,…
Metro24, SURABAYA, 17 Mei 2026* Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) menilai situasi fiskal nasional 2026 memasuki fase yang…
Metro24, SURABAYA - Nama anggota jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Aipda Slamet Hutoyo menjadi populer dalam sepekan terakhir ini.…
metro24,BANGKALAN — Kondisi Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jl. Soekarno-Hatta No. 45, Kelurahan Mlajeh, Bangkalan, memicu gelombang protes keras dari…