News

Pasca OTT KPK, Gubernur Minta Layanan Masyarakat Tak Terganggu

Cilacap. Metro24 – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta jajaran Pemerintah Kabupaten Cilacap menjaga kelancaran pelayanan publik meski tengah terjadi dinamika pemerintahan daerah.

Hal ini disampaikan menyusul operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Cilacap baru-baru ini.

“Sangat penting pelayanan masyarakat tidak boleh terganggu. Urusan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan pelayanan publik lainnya, harus tetap berjalan,” ujar Iwanuddin Iskadar, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Jawa Tengah, dalam pertemuan dengan Forkopimda dan OPD di Cilacap, Minggu (15/3/2026).

Dalam pertemuan tersebut, juga diumumkan Wakil Bupati Ammy Amalia Fatma Surya ditunjuk sebagai Plt Bupati Cilacap.

Iwanuddin menegaskan, seluruh jajaran pemerintahan daerah harus bekerja sama untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

“Tidak ada Superman, yang ada Super Team. Artinya semua harus bekerja bersama, Forkopimda, OPD, hingga camat, harus solid menjalankan tugas pemerintahan,” tegasnya.

Iwanuddin juga mengingatkan agar praktik-praktik yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dihentikan.

Hal ini mencakup budaya pemberian saat hari raya, pengadaan barang dan jasa, perizinan, hingga kegiatan pelatihan yang tidak sesuai aturan.

“Budaya-budaya seperti itu harus dihentikan. Stop sampai di sini. Kita harus memperbaiki tata kelola pemerintahan, agar lebih baik ke depan,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap memberikan dukungan agar pelayanan publik di Cilacap tetap optimal dan kondusivitas daerah terjaga.

“Komitmen pemprov akan memberikan bantuan dan pembinaan, agar tetap terus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tambah Iwanuddin.

Selain itu, dia mengingatkan agar jajaran pemerintah daerah menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mengendalikan inflasi, dan memastikan situasi kondusif menjelang Hari Raya Idulfitri.

“Dan pesan Bapak Gubernur layani masyarakat sebaik-baiknya. Jaga inflasi, jaga kondusivitas Kabupaten Cilacap,” tandasnya.

This post was published on 16/03/2026 10:46 am

Admin Metro24

Recent Posts

LPKAN Jatim: Stok Qurban 2026 Surplus, Tapi Kesiapan SKKH dan Dampak Rupiah Melemah Jadi Kunci Lindungi Petani

Metro24, SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Provinsi Jawa Timur (LPKAN Jatim) mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam…

4 jam ago

LPKAN Jatim: 24.365 Hewan Qurban Ditolak 2025, Pengawasan 2026 Harus Lebih Ketat*

Metro24, SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 24.365 ekor hewan qurban ditolak masuk pasar…

5 jam ago

Masjid Nusantara dan Rumah Zakat Gelar Seminar Strategi Kemandirian Lembaga Umat

Metro24, YOGYAKARTA — Seminar bertajuk “Roadmap 5 Tahun Menuju Lembaga Mandiri Operasional” sukses digelar pada Sabtu pagi, 16 Mei 2026,…

1 hari ago

LPKAN Indonesia Soroti Risiko Fiskal, Tata Kelola MBG, dan Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Hak Dasar Rakyat

Metro24, SURABAYA, 17 Mei 2026* Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) menilai situasi fiskal nasional 2026 memasuki fase yang…

1 hari ago

Muncul ke Publik, Aipda Slamet Hutoyo Akui Lakukan Penganiayaan, Kuasa Hukum Desak Polrestabes Surabaya Gelar Perkara

Metro24, SURABAYA - Nama anggota jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Aipda Slamet Hutoyo menjadi populer dalam sepekan terakhir ini.…

1 hari ago

Aliansi Madura Indonesia Kecam Sikap Cuek Bupati dan Dinas PUPR Bangkalan Soal Makam Pahlawan yang Terbengkalai

​metro24,BANGKALAN — Kondisi Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jl. Soekarno-Hatta No. 45, Kelurahan Mlajeh, Bangkalan, memicu gelombang protes keras dari…

2 hari ago