DPR Warning Pemerintah: Jangan Pangkas Anggaran Pendidikan

Jakarta. Metro24 – Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, mendukung rencana pemerintah melakukan efisiensi anggaran untuk menjaga defisit APBN 2026.

Namun, ia mengingatkan agar sektor pendidikan tidak terdampak pemangkasan.

Menurutnya, efisiensi anggaran merupakan langkah rasional di tengah tekanan ekonomi global. Kebijakan ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas fiskal negara.

“Dalam situasi tekanan ekonomi global seperti saat ini, efisiensi anggaran menjadi langkah yang tidak terhindarkan. Ini penting untuk menjaga kesehatan fiskal dan memastikan defisit APBN tetap terkendali,” ujar Lalu Hadrian, Selasa (17/3/2026).

Meski begitu, ia menekankan kebijakan efisiensi harus dilakukan secara hati-hati dan selektif. Pemerintah diminta mempertimbangkan dampaknya terhadap sektor strategis, khususnya pendidikan.

Lalu Hadrian menegaskan anggaran pendidikan tidak layak menjadi sasaran penghematan. Ia menilai sektor ini memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang bangsa. Jika anggaran pendidikan dipangkas, maka dampaknya akan langsung dirasakan dalam proses pembelajaran, mulai dari keterbatasan fasilitas, berkurangnya program peningkatan kompetensi guru, hingga terganggunya berbagai program strategis pendidikan,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan potensi dampak lanjutan jika anggaran pendidikan dikurangi. Salah satunya adalah penurunan kualitas layanan pendidikan, terutama di daerah yang masih terbatas akses dan fasilitasnya.

Kondisi tersebut, kata dia, bisa memperlebar kesenjangan pendidikan antarwilayah.

Lebih jauh, Lalu Hadrian menekankan pentingnya menjaga amanat konstitusi terkait alokasi anggaran pendidikan. Ia meminta setiap kebijakan fiskal tetap berpihak pada peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Sebagai langkah pengawasan, Komisi X DPR RI akan segera membahas rencana efisiensi anggaran bersama kementerian terkait.

“Komisi X akan mendalami rencana efisiensi ini bersama mitra kerja kami. Kami ingin memastikan bahwa kebijakan efisiensi tidak mengorbankan kualitas pendidikan dan tetap menjamin keberlanjutan berbagai program pendidikan,” jelasnya.

Pembahasan tersebut akan melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk mengkaji dampak kebijakan secara menyeluruh.