LPKAN Indonesia Soroti Risiko Fiskal, Tata Kelola MBG, dan Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Hak Dasar Rakyat

Metro24, SURABAYA, 17 Mei 2026* Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) menilai situasi fiskal nasional 2026 memasuki fase yang perlu diwaspadai. Tiga tekanan utama saling terkait dan berpotensi mengganggu pemenuhan hak dasar masyarakat atas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan Pasal 28H dan Pasal 34 UUD 1945.

 

Ketiga tekanan tersebut adalah pelemahan rupiah ke kisaran Rp17.300/USD, kenaikan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Rp335 triliun, serta lebih dari 33.000 kasus keracunan pelajar terkait MBG sejak 2025.

 

*1. Pelemahan Rupiah Menekan Layanan Dasar dan Daya Beli Desa*

 

Data April–Mei 2026 menunjukkan rupiah berada di kisaran Rp17.100–Rp17.600 per USD. Pelemahan ini mendorong kenaikan harga barang impor yang menjadi komponen penting pelayanan publik:

 

1. Obat-obatan dan alat kesehatan

2. Pangan impor seperti gandum

3. Pupuk, pestisida, dan pakan ternak

4. BBM dan suku cadang mesin untuk logistik

5. Pembiayaan utang luar negeri pemerintah

 

“Beban APBN untuk subsidi dan pembayaran utang luar negeri ikut naik. Jika tidak diimbangi peningkatan ekspor dan pengendalian impor, tekanan ke harga pokok masyarakat akan terasa di semester II 2026,” ujar Mohammad Ali, Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia.

 

Dampak paling langsung dirasakan masyarakat desa. Ketika harga pupuk dan biaya distribusi naik, sementara Dana Desa nilainya tetap, maka Posyandu, sekolah desa, dan petani kecil menjadi pihak pertama yang terdampak.

 

MBG di daerah 3T juga rawan gagal karena rantai dingin dan distribusi dari SPPG ke desa sulit dijangkau saat biaya transportasi naik.

 

*2. Anggaran MBG Rp335 Triliun: Efektivitas dan Kesiapan Perlu Diuji*

 

APBN 2026 mengalokasikan Rp335 triliun untuk MBG, atau 43,56% dari total anggaran pendidikan Rp769,1 triliun. Angka ini naik hampir 5 kali lipat dari Rp71 triliun di awal 2025.

 

LPKAN menemukan tiga persoalan utama:

 

1. *Kesiapan lapangan belum merata.* Target 3.000 porsi per hari per Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi melebihi kapasitas banyak unit yang baru dibentuk. Guru Besar UGM Prof. Sri Raharjo menyebut ketidaksiapan ini terjadi hampir di seluruh wilayah.

2. *Risiko crowding out anggaran.* Porsi besar MBG berpotensi menggerus anggaran tunjangan guru, rehabilitasi sekolah, pengadaan obat RS daerah, dan program ketahanan pangan desa.

3. *Kewajiban akuntabilitas.* Sesuai UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Keuangan Negara, dan UU No. 28/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, setiap penggunaan APBN harus tepat sasaran, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

 

“Program bantuan gizi adalah kebijakan mulia. Namun ketika implementasi melahirkan ribuan kasus keracunan dan tekanan APBN yang sangat besar, negara wajib melakukan evaluasi terbuka,” tegas Ali.

 

*3. 33.626 Kasus Keracunan: Indikasi Lemahnya Pengawasan*

 

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia mencatat 33.626 pelajar mengalami keracunan terkait MBG sejak Januari 2025 hingga 7 April 2026, tersebar di 31 provinsi. Sepanjang Januari–April 2026 saja terjadi 5.523 kasus.

 

Jika terjadi berulang, kondisi ini bukan lagi insiden sporadis, melainkan indikasi lemahnya sistem pengawasan keamanan pangan dan kontrol kualitas distribusi.

 

Negara wajib melindungi keselamatan peserta didik berdasarkan UU No. 17/2023 tentang Kesehatan, UU No. 18/2012 tentang Pangan, UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.

Apabila distribusi dilakukan tanpa standar higienitas memadai, maka berpotensi masuk kategori maladministrasi pelayanan publik.

 

Kemenkes telah mengeluarkan SE No. HK.02.02/A/4954/2025 untuk memperkuat keamanan pangan dan sertifikasi higiene SPPG. Namun tanpa pengawasan real-time dan dashboard publik, kasus keracunan masih terjadi hampir setiap bulan.

 

*4. Risiko Fiskal: Defisit, Bunga Utang, dan Moral Hazard*

LPKAN mengingatkan anggaran Rp335 triliun untuk MBG berisiko menimbulkan tiga dampak fiskal jika tidak dikawal ketat:

 

1. *Crowding out* anggaran pendidikan dan kesehatan non-MBG.

2. *Pembengkakan defisit dan beban bunga utang.* APBN 2026 sudah defisit Rp689,1 triliun. Pelemahan rupiah dapat menambah beban bunga utang luar negeri hingga Rp6–8 triliun per tahun.

3. *Moral hazard di tingkat SPPG* akibat target produksi yang melebihi kapasitas dan lemahnya kontrol kualitas.

 

Dalam kerangka UU No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pemerintah wajib menjaga efisiensi dan keberlanjutan fiskal agar pelayanan dasar tidak terganggu.

 

*Rekomendasi LPKAN Indonesia*

Agar program berjalan efektif tanpa mengorbankan layanan dasar lain, LPKAN merekomendasikan:

 

1. *Audit investigatif dan evaluasi nasional MBG* terhadap standar keamanan pangan, pengadaan, distribusi, dan kesiapan SPPG.

2. *Moratorium selektif MBG* di daerah yang SPPG-nya belum memenuhi standar sanitasi dan logistik, termasuk wilayah 3T.

3. *Publikasi triwulan realisasi anggaran MBG* agar publik dapat mengawasi penggunaan Rp335 triliun.

4. *Dashboard nasional kasus keracunan* berbasis data terbuka antara Kemenkes, Kemendikdasmen, dan pemerintah daerah.

5. *Penguatan buffer stock obat dan bahan pangan* di rumah sakit dan sekolah sebagai antisipasi dampak pelemahan rupiah.

6. *Penguatan pengawasan APBN dan APBD* untuk mencegah moral hazard, pemborosan, dan konflik kepentingan.

 

“Akuntabilitas bukan sekadar laporan administrasi. Negara wajib menjaga keselamatan rakyat dan keberlanjutan fiskal nasional. Program besar tanpa pengawasan kuat justru dapat berubah menjadi beban sosial dan krisis kepercayaan publik,” tutup Ali.

 

R. Mohammad Ali

Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia

 

LPKAN Indonesia adalah lembaga independen yang mengawasi kinerja aparatur negara, tata kelola pelayanan publik, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara berdasarkan prinsip transparansi, supremasi hukum, dan kepentingan publik.

(Redho)