Pengadilan Tinggi Surabaya Tak Mampu Jawab Soal Vonis Bebasnya Agustin dan Ranto

Surabaya – Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Pengadilan Tinggi Surabaya. Aksi tersebut merupakan bentuk protes dan desakan agar penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, serta tidak mengabaikan rasa keadilan masyarakat dalam perkara Agustin dan Ranto.

Dalam aksi tersebut, massa AMI mempertanyakan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Agustin dan Ranto dalam perkara dugaan penipuan dengan nilai kerugian yang disebut mencapai Rp5 miliar. Putusan tersebut menjadi sorotan karena sebelumnya kedua terdakwa telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Negeri.

AMI menilai perbedaan putusan antara tingkat pertama dan tingkat banding perlu mendapatkan penjelasan yang terang kepada masyarakat. Pasalnya, perkara tersebut telah melalui proses penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, hingga pemeriksaan di persidangan sebelum akhirnya berujung pada putusan bebas di tingkat banding.

Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pihaknya datang bukan untuk mengintervensi kewenangan hakim, melainkan menuntut transparansi dan kejelasan atas putusan yang menjadi perhatian publik.

“Kami datang ke Pengadilan Tinggi Surabaya bukan tanpa alasan. Kami ingin mendapatkan penjelasan yang jelas, apa dasar pertimbangan hukum sehingga Agustin dan Ranto yang sebelumnya dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri justru bisa diputus bebas di tingkat banding,” tegas Baihaki Akbar.

 

Dalam kesempatan tersebut, perwakilan massa berupaya meminta penjelasan langsung kepada pihak Humas Pengadilan Tinggi Surabaya.

Namun, ketika ditanya mengenai alasan dan pertimbangan hukum yang mendasari putusan bebas tersebut, pihak Humas tidak memberikan jawaban substantif dengan alasan terikat kode etik dan tidak dapat mengomentari substansi putusan hakim.

Jawaban tersebut justru menyisakan tanda tanya bagi massa aksi. AMI mempertanyakan bagaimana masyarakat dapat memahami alasan di balik putusan yang berbeda secara signifikan apabila pertanyaan mengenai pertimbangan hukumnya tidak mendapatkan penjelasan langsung dari pihak pengadilan.

“Kami menghormati independensi hakim dan kode etik peradilan. Tetapi jangan sampai alasan tersebut menjadi tembok yang membuat masyarakat kesulitan mendapatkan informasi. Kami tidak meminta Humas mengintervensi putusan hakim. Kami meminta transparansi dan kejelasan,” lanjut Baihaki.

 

Menurut Baihaki, independensi hakim memang harus dijaga, tetapi kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan juga tidak boleh diabaikan. Masyarakat berhak mengetahui pertimbangan hukum yang tertuang dalam putusan pengadilan melalui mekanisme keterbukaan informasi yang berlaku.

AMI juga menegaskan bahwa pihaknya menginginkan agar Agustin dan Ranto kembali dimintai pertanggungjawaban hukum apabila melalui upaya hukum yang tersedia terbukti memenuhi unsur tindak pidana. Karena itu, AMI mendesak agar perkara tersebut dikawal secara serius dan tidak berhenti menjadi polemik di tengah masyarakat.

 

“Kami ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya. Jangan sampai masyarakat yang merasa dirugikan justru kehilangan kepercayaan terhadap hukum. Kalau memang ada dasar hukum yang kuat untuk membebaskan, tentu harus terlihat jelas dalam pertimbangan putusannya,” ujar Baihaki.

Lebih lanjut, Baihaki menyampaikan bahwa AMI akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk menggunakan mekanisme hukum serta pengawasan peradilan sesuai ketentuan yang berlaku.

 

Bagi AMI, persoalan ini bukan semata-mata menerima atau menolak putusan hakim, melainkan memastikan bahwa setiap putusan pengadilan memiliki dasar hukum yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kritik masyarakat terhadap lembaga peradilan merupakan bagian dari kontrol sosial selama disampaikan secara konstitusional.

Melalui aksi tersebut, Aliansi Madura Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal perkara Agustin dan Ranto.

AMI berharap Pengadilan Tinggi Surabaya maupun lembaga terkait memberikan ruang bagi transparansi informasi agar kepercayaan masyarakat terhadap institusi peradilan tetap terjaga. Sebab, keadilan bukan hanya tentang bagaimana sebuah perkara diputus, tetapi juga tentang bagaimana setiap putusan dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum dan masyarakat.