Minyak Masuk Hampir Tiap Hari, Tapi Rakyat Tetap Antri Panjang dan Penegak Hukum Selalu Lakukan Pengecekan

KUANTAN SINGINGI,- Pemandangan antrian panjang kendaraan di SPBU untuk mengisi BBM Subsidi jenis Pertalite dan Solar kini sudah menjadi pemandangan sehari-hari di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing). Bukan lagi sekali-kali, tapi hampir setiap hari.

Padahal, pasokan minyak dari Pertamina masuk hampir setiap hari ke SPBU. Anehnya, masyarakat tetap saja antri panjang, menghabiskan waktu berjam-jam, membuang waktu yang seharusnya untuk bekerja dan mencari nafkah, hanya untuk mengisi BBM Subsidi.

 

Kondisi inilah yang disoroti tajam dan bijak oleh Ketua Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI) Kuansing, Sugianto, Jumat (13/112026).

Sugianto mengingatkan, di tahun-tahun sebelumnya, belum ada aplikasi MyPertamina, belum ada sistem barcode yang ketat, tapi penyaluran BBM Subsidi justru tetap lancar. Masyarakat tidak antri sepanjang jalan.

“Dulu kalau minyak putus, ya putus satu hari atau dua hari saja, itu pun sekali-kali. Setelah minyak masuk, antrian langsung hilang, masyarakat langsung bisa isi, mobil tidak antri sepanjang jalan. Sekarang, minyak masuk hampir tiap hari, tapi kenapa masyarakat masih tetap antri..? Ini yang harus dijawab pemerintah,” ujar Sugianto.

Menurut Sugianto, ini adalah paradoks yang tidak masuk akal. Teknologi sudah semakin canggih, pengawasan sudah semakin ketat, tapi pelayanan justru semakin lambat dan semakin menyusahkan rakyat.

Sugianto Bukan Orang Luar, Dia Pernah Bekerja di Dalam SPBU, bahkan pernah bekerja di SPBU pada tahun 2018, 2019, dan 2020.

 

Tiga tahun dia berada di dalam sistem. Tiga tahun dia melihat sendiri bagaimana minyak datang, bagaimana minyak disalurkan, dan bagaimana antrian itu dikelola.

“Saya pernah di SPBU tahun 2018, 2019, 2020. Saya tahu persis bagaimana cara kerja SPBU. Dulu kami tidak pakai barcode yang ribet, tapi minyak lancar. Sekarang sudah pakai barcode, sudah dibatasi dan penjagaan ketat, tapi kenapa justru antrian makin panjang..? Ini aneh,” ungkap Sugianto.

Jadi ketika dia bicara soal antrian panjang hari ini, dia tidak bicara dari luar pagar SPBU, tapi dia bicara dari pengalaman di balik mesin pompa.

Dulu Kalau Kuansing Kurang Pasokan, Bisa Tambah Kuota Dari Sumbar dan ini fakta paling penting yang diungkap Sugianto, yang mungkin tidak diketahui masyarakat banyak.

“Dulu, kalau SPBU di Kuansing kekurangan pasokan, kami selalu menambah tambahan kuota dari Provinsi lain, yaitu dari Sumatera Barat. Itu sudah biasa. Kalau kuota Riau habis atau kurang, kami tarik dari Sumbar. Jadi minyak tidak pernah putus lama. Masyarakat tidak pernah antri berhari-hari,” jelas Sugianto.

 

Pernyataan ini membuka satu pertanyaan besar yang harus dijawab Pertamina dan BPH Migas sekarang.

Apakah aturan penambahan kuota antar provinsi itu yang sudah diubah..? Apakah sistem MyPertamina dan barcode itu yang justru membuat penambahan kuota antar provinsi menjadi sulit..? Atau apakah ada kebijakan baru yang membuat SPBU di Kuansing tidak lagi leluasa menambah kuota dari Sumbar seperti dulu..?

“Dulu kami yang di lapangan, kalau minyak kurang, kami cari solusi, kami tambah kuota dari Sumbar, masyarakat senang. Sekarang, yang di atas yang mengatur dengan aplikasi dan barcode, tapi masyarakat justru susah. Jangan sampai teknologi yang seharusnya memudahkan rakyat, justru menyusahkan rakyat,” tegas Sugianto.

Kuota Nasional Sebenarnya Masih Besar

Sugianto meminta masyarakat untuk tidak hanya menyalahkan SPBU, tapi juga melihat akar persoalannya, kuota dan sistem distribusi.

 

Berdasarkan penetapan BPH Migas, kuota BBM Subsidi nasional tahun 2026 untuk Pertalite ditetapkan sebesar 29.267.947 kiloliter (KL), turun 6,28% dari kuota 2025 yang sebesar 31.230.017 KL. Sedangkan untuk Solar ditetapkan sebesar 18.636.500 KL, turun 1,32% dari kuota 2025 sebesar 18.885.000 KL.

Bahkan terbaru, kuota Solar Subsidi kembali ditambah 7,8% menjadi 20,27 juta KL pada 2026, setelah konsumsi masyarakat meningkat. Sementara kuota Pertalite dipertahankan sebesar 29,26 juta KL hingga akhir tahun.

Artinya, secara nasional, kuota itu ada. Minyak itu ada. Lalu kenapa di Kuansing pada umumnya wilayah Riau, di daerah yang kaya dengan sumber daya, rakyatnya harus antri seperti orang yang hidup di daerah yang kekurangan minyak..?

Aparat Penegak Hukum Sudah Cek Tiap Hari, Barcode Sudah Dibatasi, Tapi Kenapa Masih Antri..?

 

Sugianto juga menyampaikan apresiasi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya pihak kepolisian yang selalu melakukan pengecekan tiap hari ke pihak-pihak SPBU untuk mengatasi penyalahgunaan BBM Subsidi.

Bahkan, pengisian BBM Subsidi sekarang sudah memakai barcode dan sudah mempunyai batas jumlah dalam satu hari.

Sesuai Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang berlaku mulai 1 April 2026, untuk Pertalite, kendaraan roda empat paling banyak 50 liter/hari untuk setiap kendaraan. Untuk Solar, kendaraan perseorangan roda empat juga paling banyak 50 liter/hari.

“APH sudah turun tiap hari. Barcode sudah ada. Batas 50 liter per hari sudah ada. Kalau semua pengawasan itu sudah berjalan, tapi antrian tetap panjang, berarti ada yang tidak beres di sistemnya. Bukan di rakyatnya. Rakyat hanya ingin isi minyak untuk bekerja, untuk mengantar anak sekolah, untuk mencari makan,” tegas Sugianto.

“Jangan biarkan rakyat yang jujur harus antri berjam-jam, hanya karena sistem yang tidak jujur tidak pernah dibenahi. Kalau pengawasan sudah ketat tapi antrian tetap panjang, jangan salahkan rakyat, salahkan sistemnya.”

Jangan Salahkan Petugas SPBU Saja

Sugianto meminta masyarakat untuk tidak hanya menyalahkan petugas SPBU di lapangan. Karena petugas SPBU itu hanya menjalankan kuota yang diberikan dari atas. Kalau kuotanya dikurangi, kalau tambahannya dari Sumbar tidak lagi bisa seperti dulu, maka petugas SPBU juga tidak bisa berbuat banyak.

 

Yang harus dievaluasi adalah sistem dan kebijakan di atasnya.

“Kalau orang yang pernah kerja di SPBU saja bingung kenapa sekarang antri panjang, apalagi rakyat yang hanya tahu isi minyak. Berarti memang ada yang salah dengan sistemnya, bukan dengan rakyatnya.” Kata Sugianto.

Pemerintah Harus Cepat Cari Solusi, Ini Pertanyaan Yang Harus Dijawab Terbuka

Sugianto mendesak pemerintah, baik Pemerintah Kabupaten Kuansing, Pertamina Patra Niaga, BPH Migas, maupun APH untuk segera duduk bersama dan mencari solusi cepat.

 

Ada 4 pertanyaan yang harus dijawab secara terbuka kepada masyarakat:

Pertama, Apakah kuota untuk Kuansing memang sudah sesuai dengan jumlah kendaraan dan kebutuhan riil masyarakat..? Atau kuota Kuansing yang dikirim Pertamina memang tidak sebanding dengan pertumbuhan kendaraan..?

Kedua, Apakah ada penyalahgunaan barcode..? Apakah ada oknum yang menggunakan barcode berulang-ulang, meminjam barcode orang lain, atau menggunakan barcode kendaraan yang tidak sesuai..?

Ketiga, Apakah ada penyaluran yang tidak tepat sasaran..? Apakah BBM Subsidi yang seharusnya untuk masyarakat miskin dan angkutan umum, justru dinikmati oleh kendaraan industri, perkebunan, dan pertambangan yang seharusnya memakai BBM Non-Subsidi..?

 

Keempat, Apakah distribusi dari Pertamina ke SPBU di Kuansing sudah merata dan tepat waktu..? Atau ada SPBU yang mendapat pasokan berlebih, sementara SPBU lain selalu kekurangan..? Dan apakah penambahan kuota dari Sumbar seperti dulu masih bisa dilakukan sekarang..?

“Jangan sampai rakyat Kuansing yang hanya ingin mengisi Pertalite 30 liter untuk bekerja, harus kalah dengan antrean kendaraan yang mengisi 50 liter berkali-kali dengan cara yang tidak benar. Kalau ini dibiarkan, maka yang kaya akan semakin kaya, yang miskin akan semakin susah mengisi minyak,”ujar Sugianto.

Menurut Sugianto, antrian panjang di SPBU itu bukan sekedar antrian kendaraan. Itu adalah antrian kesabaran rakyat. Itu adalah teriakan rakyat yang tidak didengar.

 

“Pemerintah harus hadir, bukan hanya saat minyak langka, tapi saat rakyat antri setiap hari. Karena rakyat tidak butuh janji kuota di atas kertas, rakyat butuh minyak di tangki kendaraannya, tanpa harus antri sepanjang jalan dan menghabiskan waktu yang seharusnya untuk mencari nafkah.”

Sugianto menegaskan, PWMOI Kuansing akan terus mengawal isu ini dan membuka ruang hak jawab bagi Pertamina, BPH Migas, Pemerintah Daerah, dan APH, sesuai dengan UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jika pemerintah tidak segera mencari solusi, maka antrian panjang ini akan terus menjadi bukti bahwa pengelolaan BBM Subsidi di Kuansing belum berpihak kepada rakyat kecil.

Penulis: Tim Redaksi

Narasumber: Sugianto, Ketua PWMOI Kuansing