KAKI Jatim: Memilih Wakil Kepala Negara Berdasarkan Titipan dan Intervensi Cenderung Memiliki Loyalitas Ganda Antara Presiden dan Penitipnya

JAKARTA – Gibran Rakabuming Raka menjabat sebagai Wakil Presiden ke-14 sejak 20 Oktober 2024. Pada 12 November 2026, Gibran menyatakan pengunduran diri dari jabatan Wakil Presiden kepada Presiden Prabowo Subianto.

Berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, jika terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden akan mengajukan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk dipilih dan ditetapkan dalam waktu paling lambat 60 hari.

Moh Hosen KAKI Jatim (Komite Anti Korupsi Indonesia Jawa Timur) mengatakan dan mengingatkan Ketua MPR RI Ahmad Muzani terkait pemilihan calon Wakil Presiden untuk tidak berdasarkan titipan atau intervensi dari pihak lain yang tidak lain demi kepentingan suatu kelompok tertentu,” ujarnya, Jumat (13/11/2026)

Sebab Wakil Presiden (Wapres) yang berasal dari titipan kelompok tertentu cenderung memiliki loyalitas ganda antara presiden dan pihak yang menitipkannya. Hal ini dapat memicu gesekan internal dan menghambat pengambilan keputusan strategis,” papar Hosen KAKI Jatim.

 

Wakil Presiden merupakan simbol resmi negara Indonesia di dunia yang kualitas tindakannya sama dengan kualitas tindakan Presiden sebagai kepala negara. Memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah sehari-hari yang didelegasikan kepadanya,” papar Ketua KAKI Jatim.

Seorang Wakil Kepala Negara harus mampu membantu melakukan koordinasi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah, lembaga negara, serta program pembangunan. Menjadi pendamping kepala pemerintahan serta membantu menjaga keseimbangan dan stabilitas politik nasional,” ucapnya.

Hosen KAKI Jatim menegaskan harapan rakyat Indonesia memiliki wakil presiden yang berintegritas dan berkualitas. Menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga, maupun kelompok tertentu.

“Dalam artian, mampu membaca tantangan masa depan dan mendukung kebijakan strategis pemerintah secara konstitusional. Menggunakan kekuasaan dan amanah rakyat dengan transparan serta bebas dari praktik penyalahgunaan wewenang,” ujar Hosen KAKI Jatim.

 

Pasalnya mengenai kekosongan Jabatan Wakil Presiden, Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyatakan bahwa jabatan Wakil Presiden RI resmi kosong mulai Kamis, 12 November 2026, setelah pimpinan MPR menerima surat pengunduran diri dari Gibran Rakabuming Raka.

Diketahui mekanisme Pengusulan Calon wakil presiden sesuai ketentuan konstitusi, Presiden Prabowo Subianto memiliki batas waktu maksimal 14 hari sejak menerima surat dari MPR untuk mengajukan dua nama calon Wakil Presiden pengganti.

Berdasarkan Jadwal Pemilihan dan Pelantikan sesuai hasil rapat gabungan pimpinan MPR bersama fraksi-fraksi dan kelompok DPD. MPR telah menyepakati percepatan proses pengisian jabatan dan menjadwalkan sidang paripurna untuk pemilihan, pengesahan, serta pelantikan Wakil Presiden terpilih pada Rabu, 2 Desember 2026, di Gedung MPR/DPR, Jakarta,” pungkasnya.

(Redho)