Hukrim

Modus Pembebasan Hutan Lindung, Alim Melakukan Pungli 200rb Perhektar di Riau

Kuantan Singingi, Metro24.co.id – Modus Pembebasan Hutan Lindung, Alim melakukan pungutan liar sejumlah 200rb perhektar, aksinya ini sudah berlangsung setahun.

Peranpun mulai dimainkan dengan modus sampai menjual ayat-ayat UUCK Pasal 110A dan 110B demi melancarkan aksinya.

Dari hasil jualan UUCK awam media menduga Alim meruap keuntungan ratusan juta rupiah, Pasalnya luas lahan yang di kutibnya mencapai ribuan hektar, Selasa 07/11/23.

Aksi yang di lakukan Sdr Alim sepertinya diketahui kepala Desa Sungai Besar Tamyis Kec. Pucuk Rantau.

Dikutib dari tulisan Riauin.com ” Kepala desa Tamyis membenarkan adanya pungutan itu sebesar 200rb/Ha dan kalau tidak salah sekitar 1.500 Ha total luasnya berdasarkan keterangannya.

Warga setempat menjelaskan ” modus Alim melakukan pungli adalah untuk pemutihan hutan lindung mengatasnamakan koprasi, padahal pemilik kebun tersebut hanyalah cuma 2 atau 3 orang saja.

Namun yang di daftarkan entah KTP masyarakat mana ? Kamipun tidak mengetahuinya. Inilah permainan sinetron tingkat tinggi untuk mengkelabui KEMENLHK, ini harus kalian pantau sebagai wartawan dan tegakkan jika sebagai kontrol sosial “. Katanya kepada tim metro24.co.id

Setelah diteliti dan dipelajari satu-persatu permasalahan ini kenapa tidak ada tindakan oleh pihak Gakum, Kedis DLHK Prov. Riau, APH maupun Kejari dan Kejati Riau ?


Tentunya kita sebagai pengamat hanya bisa cuma menonton bagaikan sinetron yang dibintangi oleh aktor Sdr Alim.

Peran yang di mainkan oleh Alim dan kawan-kawan hanya sebagai naskah judul, namun kuat dugaan bahwa banyak aktornya melibatkan Dinas pemangku kebijakan, pasalnya adapun peraturan yang berlaku di NKRI mungkin hanya formalitas dan diberlakukan untuk kalangan masyarakat kecil saja.

Sebagai referensi dan penilaian khususnya masyarakat Kab. Kuantan Singingi, contohnya masyarakat kecil membutuhkan Kayu untuk bahan Jalur demi memeriahkan adat dan budaya satu batang saja, rumit dan harus melengkapi data serta izin dari kabupaten hingga provinsi.
Sedangkan para mafia hutan lindung sampai ribuan hektar aman-aman saja.. Red

Seperti yang pernah di kutip bahasa petinggi LAMR Kuansing Datuk Amrialis ” di bumi Melayu Riau, bukan kekurangan pemimpin yang pintar. Tapi kita butuh pemimpin yang jujur “.

Modus Pembebasan Hutan Lindung hingga larisnya UUCK yang di jual oleh Sdr Alim secara terang-terangan jelas sudah menodai aturan KEMEN-LHK.

Kronologis nyata serta bisa dipertanggungjawabkan menjadi timbul sebuah pertanyaan, Kepada instansi mana disetor Sdr Alim pungli ratusan juta hasil penjualan UUCK tersebut ?

Mengapa Kejati Riau dan Kapolda tidak berani memeriksa Sdr Alim, sementara kuat dugaan tindakannya murni melanggar aturan hukum.

Editor : Redaksi

This post was published on 07/11/2023 5:47 am

Admin Metro24

Recent Posts

Kapolres Gresik Ungkap Lima Kasus Kejahatan, Korban Bersyukur Motor dan Barang Berharga Kembali

Metro24, GRESIK - Kepolisian Resor (Polres) Gresik kembali menunjukkan komitmennya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dipimpin langsung Kapolres Gresik…

3 jam ago

LPKAN Jatim: Stok Qurban 2026 Surplus, Tapi Kesiapan SKKH dan Dampak Rupiah Melemah Jadi Kunci Lindungi Petani

Metro24, SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Provinsi Jawa Timur (LPKAN Jatim) mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam…

8 jam ago

LPKAN Jatim: 24.365 Hewan Qurban Ditolak 2025, Pengawasan 2026 Harus Lebih Ketat*

Metro24, SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 24.365 ekor hewan qurban ditolak masuk pasar…

9 jam ago

Masjid Nusantara dan Rumah Zakat Gelar Seminar Strategi Kemandirian Lembaga Umat

Metro24, YOGYAKARTA — Seminar bertajuk “Roadmap 5 Tahun Menuju Lembaga Mandiri Operasional” sukses digelar pada Sabtu pagi, 16 Mei 2026,…

1 hari ago

LPKAN Indonesia Soroti Risiko Fiskal, Tata Kelola MBG, dan Dampak Pelemahan Rupiah terhadap Hak Dasar Rakyat

Metro24, SURABAYA, 17 Mei 2026* Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) menilai situasi fiskal nasional 2026 memasuki fase yang…

1 hari ago

Muncul ke Publik, Aipda Slamet Hutoyo Akui Lakukan Penganiayaan, Kuasa Hukum Desak Polrestabes Surabaya Gelar Perkara

Metro24, SURABAYA - Nama anggota jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Aipda Slamet Hutoyo menjadi populer dalam sepekan terakhir ini.…

1 hari ago