SIANTAR,Metro24.co.id – Massa yang tergabung dalam Forum Tani Sejahtera Indonesia (Futasi) mendesak Polres Pematang Siantar agar berhenti melakukan kriminalisasi kepada petani yang ada di Kampung Gurilla Siantar Kota Pematang Siantar, Selasa (5/12).
Saat demo berlangsung di depan kantor Polres Pematang Siantar, massa juga mendesak polisi mencabut status tersangka rekan mereka FS. Sebab Proses penetapan itu dinilai tidak sesuai prosedur hukum.
“Mengenai masyarakat Futasi, namanya mereka (pihak PTPN) datang mau merusak rumah kami, masyarakat menghalangi. Itulah yang terjadi,” ucap Ketua Futasi, Tiomerli Sitinjak dihadapan massa.
Saat tempat tinggalnya hendak dirusak, FS kata Tiomerli melakukan upaya perlawanan dengan membakar ban. Bahkan FS disebut sempat dikeroyok oleh pihak oknum sekuriti PTPN III.
“Dia (FS) berupaya menghindari alat berat agar rumahnya tidak kena. Yang kami sesalkan, kami petani tidak bisa lagi menanam apapun di sana. Kami coba tanam tanaman (secara sembunyi-sembunyi), itupun dirusak,” terangnya.
“Jadi penghasilan kami di sana sama sekali sudah tidak ada lagi. Masyarakat di sana menangis semua. Kami sudah susah mencari kehidupan, susah sekali menyambung hidup,” lirihnya dengan menangis.
Sementara itu, kuasa hukum masyarakat Gurila yang juga dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pematang Siantar, Parluhutan Banjarnahor mempertanyakan penetapan tersangka FS. Menurutnya, cacat hukum dan tidak sesuai SOP.
Dia menganggap ada perlakukan yang janggal, dan seharusnya polisi bertindak adil tanpa pandang bulu atau status jabatan. Untuk status FS, polisi justru tidak melakukan pemeriksaan saksi terlapor serta tidak melibatkan terlapor dalam gelar perkara dan tidak dilakukan konfrontasi.
“Ini bentuk penindasan, pelanggaran HAM untuk bisa hidup, bisa mencari makan. Ada 100 KK masyarakat di sana. Patuhi Keputusan Komnas HAM dan Kantor Staf Presiden dalam penyelesaian konflik agraria di Kampung Baru Gurila Kota Pematang Siantar,” ucap Parluhutan dikutip dari mistar.id (*)
This post was published on 05/12/2023 12:00 pm
Metro24, SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Provinsi Jawa Timur (LPKAN Jatim) mengapresiasi kesiapan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam…
Metro24, SURABAYA – Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Provinsi Jawa Timur mencatat sebanyak 24.365 ekor hewan qurban ditolak masuk pasar…
Metro24, YOGYAKARTA — Seminar bertajuk “Roadmap 5 Tahun Menuju Lembaga Mandiri Operasional” sukses digelar pada Sabtu pagi, 16 Mei 2026,…
Metro24, SURABAYA, 17 Mei 2026* Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN) menilai situasi fiskal nasional 2026 memasuki fase yang…
Metro24, SURABAYA - Nama anggota jajaran Polres Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Aipda Slamet Hutoyo menjadi populer dalam sepekan terakhir ini.…
metro24,BANGKALAN — Kondisi Taman Makam Pahlawan (TMP) di Jl. Soekarno-Hatta No. 45, Kelurahan Mlajeh, Bangkalan, memicu gelombang protes keras dari…