Politik

Tinggalkan Kultur Feodal Dalam Pelayanan Publik

Jakarta, metro24.co.id – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly kembali mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) tentang tugas utama mereka sebagai pelayan publik. Yasonna meminta budaya feodal dalam melayani masyarakat agar ditinggalkan.

Saat mewisuda 310 orang lulusan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) dan 295 orang lulusan Politeknik Imigrasi (Poltekim), Yasonna menekankan bahwa mereka adalah calon pemimpin organisasi kedepan, dan harus mampu menjadi contoh (role model) bagi lingkungan sekitar. Bahkan mampu membawa kementerian ini menjadi lebih baik dan bisa memberikan legacy bagi Kemenkumham.

“Saudara-saudara adalah pelayan dan abdi bangsa, bukan bos bangsa, bukan bos rakyat!. Tinggalkan kultur feodal di dalam melakukan pelayanan kepada publik. Saudara adalah pelayan rakyat. Ingat dan cam kan ini!,” tegas Yasonna dalam Sidang Senat Terbuka Wisuda Taruna Poltekip dan Poltekim Angkatan LIV dan Angkatan XXII Tahun 2023.

Sebagai seorang aparatur sipil negara (ASN), para lulusan ini harus bersedia dan siap ditempatkan dimana saja, termasuk jika itu dibutuhkan di pelosok.

“Saudara adalah abdi negara. Sebentar lagi saudara akan menerima surat keputusan saudara ditempatkan. Jangan bersungut-sungut. Kalau saudara ditempatkan jauh nun di sana, itu adalah bagian dari NKRI yang juga kamu harus siap untuk melayaninya,” ujar menkumham di Balai Kartini, Jakarta.

“Matangkan dirimu baik-baik. Tidak ada yang instan, semua harus dipelajari melalui pengalaman yang panjang untuk menjadi seorang pemimpin,” tutupnya, Rabu (06/12/2023).

Sebelumnya, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Hukum dan HAM (BPSDM), Iwan Kurniawan mengatakan prosesi wisuda ini merupakan puncak kegiatan belajar mengajar selama empat tahun mengikuti proses pendidikan di Poltekip dan Poltekim.

“Selama masa pandemi, proses pembelajaran dilaksanakan secara virtual atau pembelajaran jarak jauh. Sedangkan proses pelatihan dan pengasuhan dilaksanakan bekerja sama dengan kantor wilayah dan unit pelaksana teknis pemasyarakatan dan imigrasi,” jelas Iwan.

Sebanyak 310 orang lulusan yang diwisuda dalam Program Diploma IV Poltekip terdiri dari 96 orang dari Program Studi (Prodi) Manajemen Pemasyarakatan, 117 orang dari Prodi Teknik Pemasyarakatan, dan 97 orang dari Prodi Bimbingan Kemasyarakatan.

Sedangkan 295 orang lulusan yang diwisuda dalam Program Diploma IV Poltekim terdiri dari 42 orang dari Prodi Manajemen Teknologi Keimigrasian, 89 orang dari Prodi Administrasi Keimigrasian, dan 164 orang dari Prodi Hukum Keimigrasian.

This post was published on 07/12/2023 8:08 am

Admin Metro24

Recent Posts

Bukan Sekadar Tajam dalam Pemberitaan! Team Senyap Lap Alap Malam Turun ke Jalan, Bagikan beberapa Paket Sembako untuk Warga Nganjuk

NGANJUK – Kepedulian terhadap masyarakat tidak harus diwujudkan melalui kegiatan besar dan seremoni mewah. Dengan langkah nyata, kepedulian justru dapat…

3 jam ago

Minyak Masuk Hampir Tiap Hari, Tapi Rakyat Tetap Antri Panjang dan Penegak Hukum Selalu Lakukan Pengecekan

KUANTAN SINGINGI,- Pemandangan antrian panjang kendaraan di SPBU untuk mengisi BBM Subsidi jenis Pertalite dan Solar kini sudah menjadi pemandangan…

3 jam ago

KAKI Jatim Menilai Muhaimin Iskandar Layak Jadi Wakil Presiden Republik Indonesia Dampingi Prabowo Subianto

JAKARTA – Moh Hosen, Ketua Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) Jawa Timur, menyampaikan dukungan terhadap wacana Muhaimin Iskandar atau Cak…

13 jam ago

LKHAI Perkuat Tata Kelola Organisasi Program Strategis Pemantapan Kerja Sama dengan Jimly School

Surabaya - lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) menyelenggarakan rapat koordinasi pengurus dengan agenda pembahasan program kerja, penguatan tata…

1 hari ago

Judi Gelper di Pekanbaru Diduga Pembiaran, Kapolda Riau Diminta Tindak Tegas

Pekanbaru - Judi gelper tembak ikan beserta bola-bola diduga kuat telah ada unsur pembiaran di Jalan Panca Usaha Kelurahan Pandau…

1 hari ago

Pengadilan Tinggi Surabaya Tak Mampu Jawab Soal Vonis Bebasnya Agustin dan Ranto

Surabaya - Aliansi Madura Indonesia (AMI) menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan kantor Pengadilan Tinggi Surabaya. Aksi tersebut merupakan bentuk…

1 hari ago