Metro24,Bojonegoro – Program keterbukaan informasi publik yang digagas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui penyediaan website resmi di tiap desa justru dinilai gagal memberi manfaat nyata. Alih-alih menjadi sarana transparansi dan partisipasi masyarakat, banyak website desa yang tersedia justru kosong melompong, tanpa konten, bahkan nyaris tidak difungsikan.
Pantauan di lapangan, menu yang seharusnya berisi profil desa, visi misi, data pembangunan, laporan penggunaan anggaran hingga progres kinerja pemerintahan, sebagian besar tidak diisi. Website yang dibangun dengan dalih transparansi publik ini akhirnya hanya menjadi platform formalitas semata.
Padahal, Pemkab Bojonegoro setiap tahun mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan, dan biaya operasional pengelola website desa. Besaran anggaran ini tidak sedikit, bisa mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah jika dihitung secara keseluruhan dari 419 desa yang ada. Namun, manfaat dan azas transparansi yang dijanjikan justru tidak dirasakan masyarakat.
“Setiap tahun ada pos anggaran untuk IT desa, termasuk website. Tapi kalau isinya kosong, tidak terurus, ya sama saja bohong. Itu namanya pemborosan,” ujar salah satu pemerhati kebijakan publik di Bojonegoro.
Minimnya pengawasan dan lemahnya komitmen pemerintah desa dalam mengelola media informasi dituding menjadi penyebab utama. Tidak adanya evaluasi serius dari Pemkab semakin memperparah kondisi ini, hingga program website desa lebih terlihat sebagai proyek administratif ketimbang sarana transparansi publik.
Jika kondisi ini tidak segera diperbaiki, keberadaan website desa justru berpotensi menjadi ladang pemborosan anggaran setiap tahun, sementara masyarakat tetap tidak mendapat informasi yang semestinya mereka peroleh.
