Metro24, Kuantan Singingi – Ketua Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Kabupaten Kuantan Singingi, Rowandri mendesak Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo untuk mengevaluasi kinerja Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan dan segera mencopot Kapolres Kuansing, AKBP R. Ricky Pratidiningrat, Selasa 21/10/25.
Hal ini di tegaskan adanya kelalaian kinerja Kapolda Riau dan Kapolres Kuansing yang gagal menjalankan fungsi tugasnya dalam penegakan hukum.
Ketua JMSI Kuansing Rowandri menilai kinerja Kapolres Kuansing belum bisa di katakan profesional, sebab tidak menunjukkan hasil signifikan dalam penanganan sejumlah kasus besar di wilayah hukumnya.
Ia juga menilai lambatnya pengungkapan kasus yang menonjol itu menjadi bukti kuat bahwa lemahnya kinerja aparat penegak hukum di Kuansing.
Seperti kasus pembunuhan di Pucuk Rantau yang hingga kini belum tuntas, serta kasus perusakan Mobdin kepolisian dan penganiayaan terhadap seorang wartawan saat penertiban aktivitas PETI di Kecamatan Cerenti yang belum menunjukkan perkembangan hingga saat ini.
“Ini sudah di luar batas kewajaran. Masyarakat butuh keadilan dan rasa aman, tapi yang muncul justru ketidakpastian hukum. Kami menilai Kapolda Riau dan Kapolres Kuansing gagal total dalam menjalankan amanahnya,” tegas Rowandri, sabtu (21/10/2025).
Ia menambahkan, kejadian perusakan mobil dinas dan penganiayaan wartawan bukan perkara kecil.
Ketua JMSI Rowandri Kabupaten Kuansing Sedang Tidak Baik-baik Saja
Kejadian itu terjadi di depan publik dan bahkan terekam video, namun hingga kini para pelaku belum berhasil diamankan. Kondisi tersebut, kata Rowandri, menunjukkan lemahnya penegakan hukum di Kuansing.
“Jika aparat tak mampu melindungi jurnalis dan aset negara, lalu siapa lagi yang bisa rakyat harapkan? Ini bentuk krisis kepercayaan terhadap penegakan hukum di Kuansing,” ujarnya dengan nada keras.
Lanjut Rowandri dengan nada tegas akan segera mengirimkan surat resmi kepada Kapolri untuk mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan Kapolres Kuansing.
Ia menilai, pergantian pimpinan adalah langkah strategis untuk mengembalikan wibawa institusi kepolisian dan memulihkan kepercayaan publik.
“Kapolri jangan tutup mata, di Riau khususnya Kabupaten Kuansing sedang tidak baik-baik saja bahkan butuh penegak hukum yang berani, tegas, dan profesional. Bukan hanya omon-omon dan sibuk dengan pencitraan,” pungkasnya.
JMSI Kuantan Singingi berharap desakan ini agar publik kini menunggu langkah konkret dari Kapolri dalam menanggapi kegelisahan masyarakat atas penegakan hukum yang di nilai mandek di bumi Kuantan Singingi
