Metro24, Jakarta – Kegiatan Jumat Berkah berupa pembagian sembako bagi para driver ojek online (ojol) di kawasan Gedung Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, kembali menjadi sorotan publik.
Berdasarkan hasil penelusuran awak media online, ditemukan adanya dugaan pelayanan tidak profesional oleh oknum koordinator lapangan (korlap) komunitas driver ojol yang dinilai rakus dan tidak menunjukkan sikap sinergitas terhadap rekan sesama driver.
Sejumlah driver ojol yang hadir di lokasi mengeluhkan pembagian kupon sembako yang tidak merata.
Beberapa pengemudi mengaku tidak mendapatkan kupon, sementara ada dugaan sejumlah kupon disimpan atau diselipkan oleh oknum korlap untuk kepentingan tertentu.
> “Kami merasa tidak nyaman dengan cara pembagian kupon ini. Banyak rekan yang tidak kebagian, padahal sudah antre lama,” ujar salah satu driver ojol berinisial H, saat ditemui awak media di lokasi kegiatan.
Dari hasil penelusuran lapangan, awak media menemukan setidaknya 30 driver ojol yang belum memperoleh kupon pembagian sembako.
Mereka menilai pelayanan oknum korlap tersebut tidak transparan, terkesan pilih kasih, dan tidak peduli terhadap rekan-rekan sesama driver.
Sementara itu, menurut salah satu perwakilan komunitas driver ojol yang enggan disebutkan namanya, pembagian kupon dilakukan berdasarkan data yang telah diketahui pihak pimpinan Polda Metro Jaya.
Kegiatan Jumat Berkah tersebut turut disaksikan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Ary Syam, S.H., M.H., bersama jajaran Humas dan petugas Provost, pada Jumat (31/10/2025) siang usai pelaksanaan salat Jumat.
Namun, meski kegiatan ini bertujuan positif untuk membantu para driver ojol, pelaksanaan di lapangan justru menimbulkan keresahan publik akibat dugaan perilaku tidak profesional dari oknum korlap komunitas.
Beberapa peserta menilai tindakan tersebut mencoreng semangat kebersamaan dan solidaritas antar sesama driver ojol.
Awak media mencatat bahwa temuan dugaan penyimpangan ini akan terus dipantau dan dikonfirmasi lebih lanjut kepada pihak terkait, guna memastikan transparansi dan keadilan dalam kegiatan sosial yang melibatkan publik.
(H.R )
