Metro24 – Pemerintah terus memantau kondisi pekerja migran Indonesia (PMI) yang berada di kawasan Timur Tengah.
Pemantauan dilakukan menyusul meningkatnya eskalasi konflik di sejumlah wilayah dalam beberapa waktu terakhir.
Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) Dzulfikar Ahmad Tawalla mengatakan, pemerintah telah melakukan komunikasi intensif dengan perwakilan Indonesia di luar negeri sejak awal situasi geopolitik di kawasan tersebut memanas.
“Kita sudah melakukan komunikasi, kita pantau terus pergerakannya,” katanya seusai bertemu Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kamis (5/3/2026).
Menurut Dzulfikar, koordinasi terus dilakukan dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) maupun Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di sejumlah negara Timur Tengah. Langkah ini dilakukan untuk memastikan kondisi warga negara Indonesia, termasuk para pekerja migran, tetap aman.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan nomor hotline yang dapat dihubungi oleh pekerja migran maupun warga Indonesia di kawasan tersebut.
“Prinsipnya, negara selalu hadir dalam setiap perubahan eskalasi yang ada di Timur Tengah,” jelasnya.
Terkait kemungkinan adanya PMI yang terjebak di sekitar wilayah konflik, Dzulfikar mengaku pihaknya masih melakukan pendataan. Hingga saat ini, laporan resmi dari para pekerja migran di lapangan masih terus dikumpulkan.
“Sekarang ini selain pekerja migran, ada juga jemaah umroh. Kalau kita lihat komposisinya pasti sejauh ini aman terkendali,” ujarnya.
Di sisi lain, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memastikan keselamatan pekerja migran asal Jawa Tengah yang berada di luar negeri.
Ia mengatakan, pemantauan kondisi PMI merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya.
Bahkan, jika situasi di kawasan konflik semakin memburuk, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap mengambil langkah pemulangan bagi warganya.
“Kalau perlu kami pulangkan, maka akan kami lakukan,” ujar Ahmad Luthfi saat berdialog dengan Dzulfikar.
Menurut Luthfi, langkah tersebut tentu akan dilakukan dengan berkoordinasi bersama Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia serta Kementerian Luar Negeri.
Selain memantau dampak konflik di Timur Tengah, Pemprov Jawa Tengah juga terus melakukan pengawasan terhadap berbagai persoalan yang dialami pekerja migran asal daerahnya.
Misalnya ketika ada PMI yang menghadapi masalah di negara tempat bekerja atau diketahui berangkat tidak sesuai prosedur. Dalam kondisi seperti itu, pemerintah daerah langsung melakukan koordinasi untuk proses pemulangan.
Upaya serupa juga telah dilakukan belum lama ini terhadap belasan PMI dari total sekitar 50 pekerja migran yang mengalami persoalan di negara tempat mereka bekerja.
