Metro24, SURABAYA -Kondisi sosial di Kota Surabaya dinilai sedang tidak baik-baik saja. Gelombang penertiban yang melanda berbagai sektor kini memicu polemik besar. Kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dituding hanya menyasar masyarakat kelas bawah, sementara sektor usaha kelas atas seolah mendapat hak istimewa.
Ketua Organisasi Sahabat Pemuda Surabaya (Sapura), Musawwi, yang akrab disapa Musa, menyatakan sikap kerasnya terhadap fenomena ini. Ia menilai ada ketidakadilan yang telanjang dipertontonkan oleh penguasa kota.
Musa menyoroti bagaimana jukir dipaksa setor 60% tanpa jaminan kesejahteraan, serta PKL yang diusir tanpa solusi relokasi.
“Cara-cara yang diterapkan Pemkot ini seperti cara preman. Main sikat, main angkut, tanpa mau mendengar jeritan warga yang sedang bertahan hidup,” tegas Musa, Jumat (17/4/2026)
Kritik paling tajam tertuju pada sikap tebang pilih aparat. Musa mempertanyakan keberanian Pemkot dalam menindak pelanggaran di sektor hotel dan spa yang diduga kuat menjadi sarang prostitusi.
”Kenapa kebijakan selalu mengarah ke bawah? PKL dan parkir digencet habis-habisan. Tapi lihat Hotel dan prostitusi berkedok spa yang jelas-jelas banyak pelanggaran, kenapa Pemkot tidak segarang itu?” tanya Musa retoris.
Sapura mendesak Pemkot Surabaya segera menghentikan cara-cara penertiban yang tidak manusiawi dan mulai membuka ruang dialog.
“Rakyat kecil kehilangan rumah dan mata pencaharian tanpa jaminan. Jika ini terus berlanjut, Surabaya bukan lagi kota pahlawan, tapi kota penindas rakyat kecil,” tutup Musa dengan nada getir.
(Redho)
