Metro24, Jakarta – Keresahan publik kembali mencuat di wilayah Jakarta Barat terkait aktivitas sejumlah café dan SPA yang tetap beroperasi meski diduga memiliki izin usaha kedaluwarsa.
Temuan ini menjadi sorotan masyarakat dan awak media, lantaran lokasi-lokasi tersebut dinilai telah menimbulkan keresahan sosial serta dianggap tidak mendapat pengawasan maksimal dari pihak berwenang.
Berdasarkan hasil penelusuran tim media online, laporan masyarakat mengenai aktivitas usaha hiburan malam di kawasan tersebut telah ditindaklanjuti oleh pihak Kelurahan Wijaya Kusuma. Lurah setempat diketahui telah menanggapi laporan dengan bukti pemberitaan dan dokumentasi lapangan yang menunjukkan adanya pelanggaran operasional di lokasi tersebut.
Namun, ironisnya, hingga kini belum terlihat tindakan tegas dari unsur Satpol PP, aparat kepolisian Polres dan Polsek Grogol, maupun unsur Babinsa TNI AD setempat.
Aktivitas usaha tersebut tetap berjalan tanpa pengawasan berarti, sehingga memunculkan dugaan adanya pembiaran dari pihak terkait.
Lebih lanjut, awak media juga mencoba melakukan konfirmasi kepada oknum pejabat Dinas Pariwisata Walikota Jakarta Barat berinisial S, yang diduga tidak menunjukkan sikap responsif terhadap laporan publik.
Berdasarkan keterangan yang dihimpun, oknum tersebut dinilai tidak peduli, kurang tanggap, bahkan terkesan mengabaikan aduan masyarakat serta pemberitaan media yang telah beredar luas.
Selain itu, surat audiensi dari PWMI DKI Jakarta yang telah dikirimkan kepada pihak Dinas Pariwisata DKI Jakarta hingga kini juga belum mendapatkan tanggapan resmi.
Padahal, pemberitaan mengenai lokasi café dan SPA tersebut telah dipublikasikan secara luas dan menjadi perhatian masyarakat.
Masyarakat menilai, kinerja Dinas Pariwisata Jakarta Barat dan Dinas Pariwisata DKI Jakarta tampak tidak optimal, cenderung lamban dan tidak transparan, serta lebih sibuk dengan kegiatan internal ketimbang fokus terhadap pelayanan publik. Kondisi tersebut dinilai memperburuk citra pelayanan pemerintahan di tingkat wilayah Jakarta Barat.
Temuan dan dokumentasi awak media di lapangan menjadi bukti kuat bahwa dugaan lemahnya pengawasan dan koordinasi antar instansi benar terjadi. Publik berharap agar pihak terkait segera mengambil langkah tegas dan melakukan pembenahan menyeluruh demi menjaga integritas lembaga dan ketertiban lingkungan masyarakat.
(H.R)
Related posts:
Minta KPLP Lapas Klas IIA Pematang Siantar Dicopot, Ini Kata Kalapas
Penjabat Bupati Buka Festival Literasi Digital Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Satgas II Preventif OMB Datangi Kantor KPU Siantar
Sebanyak 2.554 Personel Gabungan Dikerahkan, Amankan Aksi Massa Ojol di Monas dan DPR Hari Ini
Polres Gresik Berhasil Ungkap Kasus Persetubuhan Anak di bawah Umur Menganti
HUT ke 3 PT RGN dan Media Lapakberita.id Berkomitmen Wujudkan Media Berkualitas dan Independen
