Bojonegoro. Metro24 – Pemerintah Kabupaten Bojonegoro berupaya memperkuat ketahanan pangan dengan memperluas perlindungan lahan sawah.
Targetnya, hingga 87 persen sawah di daerah tersebut masuk dalam skema Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat Rapat Koordinasi evaluasi Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) di Pendopo Malowopati Bojonegoro, Senin (16/3/2026).
Menurut Nurul, langkah tersebut penting untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah di tengah ketidakpastian global, termasuk potensi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak dunia.
Ia menilai sektor pangan dapat menjadi penyangga utama ketika kondisi ekonomi mengalami tekanan.
Saat ini, kata Nurul, luas sawah yang telah terlindungi baru mencapai sekitar 43.000 hektare. Sementara target yang ditetapkan pemerintah pusat untuk Kabupaten Bojonegoro mencapai 93.000 hektare.
“Artinya, kita harus meningkatkan luas lahan yang dilindungi lebih dari dua kali lipat. Ini bukan sekadar angka, tapi soal masa depan rakyat. Kita harus memastikan sinkronisasi data antara kondisi di lapangan dengan rencana tata ruang (RT RW) yang prosesnya dimulai pada April ini,” ujar Wakil Bupati.
Untuk memastikan data pertanian lebih akurat, Pemkab Bojonegoro juga mengerahkan 235 Petugas Penyuluh Lapangan (PPL). Mereka akan melakukan proses geotagging terhadap sekitar 270.000 petani yang tersebar di seluruh wilayah Bojonegoro.
Nurul menegaskan, meski secara administratif PPL kini berada di bawah pemerintah pusat, para penyuluh diharapkan tetap bekerja maksimal bagi masyarakat Bojonegoro.
“Jangan ada sekat antara pusat dan daerah. Bapak Ibu lahir dan bekerja di Bojonegoro, maka kontribusinya harus untuk penguatan pangan masyarakat Bojonegoro,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala DKPP Bojonegoro Zaenal Fanani mengingatkan tantangan sektor pertanian ke depan tidak ringan. Salah satunya menghadapi puncak musim kemarau yang diperkirakan terjadi pada Juni mendatang.
Ia meminta para PPL aktif memberikan edukasi kepada petani agar memilih komoditas tanam yang sesuai dengan kondisi ketersediaan air.
Langkah tersebut dinilai penting agar petani tidak mengalami kerugian akibat potensi kekeringan.
Selain perlindungan lahan, pemerintah daerah juga mulai menjajaki efisiensi biaya produksi pertanian. Salah satu opsi yang dipertimbangkan adalah program elektrifikasi untuk mesin pompa air.
Pemanfaatan pompa air berbasis listrik dinilai lebih hemat dibandingkan mesin diesel yang masih bergantung pada bahan bakar minyak.
